Wapres soroti hukum internasional dan krisis sdyprize wanwantotoMyanmar di KTT 44 ASEAN

• Rabu, 9 Oktober 2024 17:19 WIB

Wapres juga menyerukan ditingkatkannya bantuan kepada rakyat Myanmar termasuk melalui AHA Centre. Wapres juga meminta ASEAN agar memastikan isu Rohingya menjadi bagian penyelesaian masalah Myanmar

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyoroti pentingnya penghormatan hukum internasional dan penyelesaian krisis yang kini sedang melanda Myanmar di forum KTT ke-44 ASEAN.

Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin setelah menghadiri pertemuan dengan para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-44, di National Convention Centre (NCC), Vientiane, Laos, Rabu.

"ASEAN harus terus menyuarakan pentingnya penegakan hukum internasional tanpa tebang pilih, tanpa standar ganda. Upaya ini menjadi keharusan sebagai bentuk konsistensi ASEAN dalam menjaga perdamaian," katanya melalui Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres menyoroti dua tantangan utama yang dihadapi ASEAN dalam memelihara dan mempertahankan stabilitas Kawasan.

Baca juga: Thailand akan gelar konsultasi informal ASEAN atasi krisis Myanmar

Pertama, penghormatan terhadap hukum internasional. Wapres menyatakan penghormatan terhadap hukum internasional adalah fondasi utama untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Tingkat global maupun kawasan.

Oleh karena itu, kata Wapres, ketika hukum internasional diabaikan, seperti pembiaran tindakan kejam Israel di Gaza, akan merusak kredibilitas hukum internasional dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem multilateral.

Wapres menyampaikan bahwa budaya dialog dan penghormatan hukum internasional dan norma-norma kawasan harus jadi pegangan bersama dalam mengelola potensi konflik, tidak terkecuali di Laut China Selatan.

Hal ini termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN, serta Prinsip-prinsip Bali, kata Wapres menambahkan.

Baca juga: PM Laos apresiasi Jokowi atas kontribusi promosikan relevansi ASEAN

“Saya mendorong agar kode tata perilaku dapat diselesaikan pada tahun 2026 sesuai kesepakatan bersama. Saya mendorong penguatan mekanisme komunikasi langsung antar-pejabat tinggi untuk mencegah insiden di Laut China Selatan,“ katanya.

Hal kedua, yang disampaikan Wapres menyangkut krisis di Myanmar yang hingga kini masih menjadi tantangan internal terbesar ASEAN.

Menurutnya, krisis ini tidak hanya membawa penderitaan bagi masyarakat Myanmar, namun juga ancaman bagi stabilitas kawasan.

Untuk itu, Wapres menekankan tetap menjadikan Five Point Consensus (5PC) pada konflik Myanmar yang telah disepakati sebagai rujukan bersama dan utama dalam penyelesaian krisis di Myanmar.

Wapres juga menyerukan ditingkatkannya bantuan kepada rakyat Myanmar termasuk melalui AHA Centre.

Baca juga: Wapres paparkan capaian ASEAN soal AOIP hingga keanggotaan Timor Leste

Wapres juga meminta ASEAN agar memastikan isu Rohingya menjadi bagian penyelesaian masalah Myanmar.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim, Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, dan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra.

Selain itu juga tampak hadir, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Timor-Leste Xanana Gusmao, Permanent Secretary Myanmar Mr. Aung Kyaw Moe, Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Kao Kim Hourn. Sementara Wapres didampingi Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024