agk klr sdy toto911: Peneliti: RUU Penyadapan harus sinkron dengan KUHAP
时间:2024-11-15 16:19:27 出处:toto togel阅读(143)
Peneliti: RUU Penyadapan harus sinkron dengan KUHAP
- Kamis,agk klr sdy toto911 7 November 2024 18:46 WIB
Yang itu, dalam KUHAP belum sama sekali diatur. Ini sangat berhubungan dengan bagaimana penyadapan itu juga diatur dalam konteks untuk penegakan hukumJakarta (ANTARA) - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)Iftitah Sari mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan harus sinkron dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai rujukan utama dalam mengatur upaya paksa.
“Kami melihat (RUU) Penyadapan ini harus disinkronkan dulu dengan KUHAP sebagai backboneatau rujukan utama dalam mengatur upaya paksa,” ujar Tita, sapaan akrab Iftitah, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis.
Apalagi, ketika hasil penyadapan digunakan dalam persidangan atau sebagai bukti untuk penjatuhan pidana.
Baca juga: BSSN dorong RUU Keamanan dan Ketahanan Siber masuk prolegnas prioritas
Tita menilai perlu diatur lebih lanjut mengenai standar untuk melakukan penyadapan, seperti siapa yang melakukan pengawasan, kapan penyadapan boleh dipakai, dan dalam tindak pidana apa saja penyadapan dapat dilakukan.
Selain itu, Tita juga merasa penting untuk diatur tentang bagaimana kontrol penyadapan dan mekanisme untuk pengecualiannya apabila melanggar ketentuan dan sebagainya.
Menurut Tita, pengaturan soal penyadapan harus satu paket dengan upaya paksa yang lain, seperti penyitaan, penggeledahan, penyitaan bukti elektronik, hingga penggeledahan bukti elektronik.
Baca juga: Wamenkomdigi berharap pembahasan RUU Penyiaran selesai tahun 2025
“Yang itu, dalam KUHAP belum sama sekali diatur. Ini sangat berhubungan dengan bagaimana penyadapan itu juga diatur dalam konteks untuk penegakan hukum,” ucap dia.
Tita menyarankan agar RUU Penyadapan dibahas setelah memiliki konsep yang pasti mengenai upaya paksa dan bagaimana mekanisme kontrol (check and balance) terhadap upaya-upaya hukum, termasuk penyadapan.
Ia mengingatkan bahwa RUU Penyadapan merupakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010. “Waktu itu, MK menyatakan perlu ada undang-undang khusus yang mengatur manfaat penyadapan,” kata Tita.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
分享到:
上一篇:Peserta disabilitas antusias ikuti turnamen esports nasional
下一篇:16 tim racik strategi jelang final Super Esports Series Season 1
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!
猜你喜欢
- PUBG Mobile rilis update terbaru mulai peta Livik hingga senjata baru
- Carlo Ancelotti minta Real Madrid tak pandang remeh Osasuna
- TII: Komponen hidup layak dalam upah menjadi angin segar buat pekerja
- DKI kemarin, empat meninggal kebakaran rumah hingga KPPS 103.845 orang
- RRQ dan PINTU kerjasama untuk kenalkan investasi kripto
- Prabowo tekankan peribahasa harimau mati meninggalkan belang
- Selangkah menuju industri berbahan bakar hidrogen
- Harga pangan Sabtu pagi, bawang merah menjadi Rp35.790 per kg
- Setia Widianto perkuat PSIS Semarang di Football e