Pilkada 2024Bantul larang pemasangan APK pilkada pada baliho milik pemerintah
Kalau ada, pasti kami turunkan karena sudah diatur KPU bersama bawaslu setempat.Bantul (ANTARA) - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak memperbolehkan pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2024 pada baliho milik pemerintah daerah setempat. "Itu tidak bisa karena aturannya kalau baliho yang punya pemerintah itu sifatnya untuk menyuarakan program kegiatan yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)," kata Kepala BPKPAD Bantul Trisna Manurung di Bantul, Senin. Untuk pemasangan APK atau bahan kampanye bagi tim kampanye peserta Pilkada Bantul 2024, kata dia, sudah diatur tersendiri yang disusun lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun bawaslu setempat bersama pemerintah. Sementara itu, baliho maupun sejenisnya yang dipasang pemerintah merupakan sarana atau alat bagi pemda untuk menampilkan dan mengenalkan program-program pemerintah kepada masyarakat, bukan kepentingan politik. "Istilahnya media informasi bagi pemerintah untuk mengenalkan kepada masyarakat. Jadi, kalau untuk kepentingan pilkada, sudah ada sendiri. 'Kan ada APK dan lain-lain itu pemasangannya juga telah diatur dalam regulasi," katanya. Baca juga: KPU fasilitasi APK dua paslon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Baca juga: Pemasangan APK di Jakbar diminta perhatikan keselamatan warga Trisna mengatakan bahwa pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan lembaga penyelenggara pemilu. Jika ada APK atau bahan sosialisasi peserta pilkada yang dipasang di baliho milik pemerintah, akan dilakukan penindakan. "Jadi, itu beda. APK menggunakan fasilitas punya pemerintah daerah tidak diperbolehkan. Kalau ada, pasti kami turunkan karena sudah diatur KPU bersama bawaslu setempat," katanya. Menurut dia, keberadaan baliho maupun papan milik pemerintah yang dipasang di pinggir jalan raya tersebut jumlahnya hampir 100 lokasi, tersebar di seluruh Bantul dengan berada di bawah kewenangan berbagai OPD atau instansi pemerintah. "Kalau punya BPKPAD sendiri, itu hampir 20-an titik. Akan tetapi, OPD yang lain seperti dinas pariwisata, dinas koperasi UKM perindustrian dan perdagangan ada juga, bahkan relatif banyak. Namun, jumlahnya tidak sampai ratusan, yang sifatnya gede-gede," katanya. Pewarta: Hery Sidik |
toto live hk spgtotolive hk hari ini tercepat wanwantotohongkong harian spgtotomingguan hongkong martabetototogel keluaran hongkong hari ini wanwantotokl hk hari ini toto911community hk martabetotono hk larantuka spgtotohk hongkong hari ini tercepat wanwantototogel sumo hongkong spgtotowelcome live draw hk toto911prediktor hk martabetototogel hktogel hk spgtotohk hongkong malam ini toto911togel hongkonģ hari martabetotoarsip hongkong wanwantotohk 6d ambarita wanwantotowd hk hari ini martabetotowww kodesyair site hk martabetotodraw hk live wanwantotototo togeltoto togelslot onlineslot demoslot gacorrtp slottogelagen togel resmirtp slotslot online gacor gampang menangslot gacoragen slot gacortogelslot online