Saya selalu percaya harusnya diimbangi, jadi kalau, misalnya, di mabes atau angkatan yang ada itu harus militer, maka Menteri Pertahanan (Menhan) seharusnya dari sipilJakarta (ANTARA) - Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB) 45 Reine Prihandoko menyebut bahwa masyarakat sipil lebih ideal untuk memimpin Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI. Menurut dia, untuk menyeimbangkan kebijakan militer dengan kondisi bangsa serta negara terkini, maka dibutuhkan pemikiran dari eksternal yakni sipil guna mengimbangi kebutuhan-kebutuhan pada masa mendatang. "Saya selalu percaya harusnya diimbangi, jadi kalau, misalnya, di mabes atau angkatan yang ada itu harus militer, maka Menteri Pertahanan (Menhan) seharusnya dari sipil," kata Reine kepada ANTARA di Jakarta, Selasa. Ia membeberkan, sebagai seorang akademisi Reine menilai kebijakan dan pengelolaan organisasi seperti TNI harus diimbangi oleh sipil sebagai bentuk kontrol sipil ke militer. Meski begitu, analis itu tidak memungkiri bahwa presiden selaku pemilik hak prerogatif untuk menentukan jabatan Menhan, tentunya punya pertimbangan lain saat memilih orang untuk ditempatkan di posisi tersebut. "Tetapi kembali lagi, banyak pertimbangan-pertimbangan yang mungkin diperhatikan oleh presiden, kalau saya 'kanmelihatnya dari kacamata ideal seorang akademisi ," ujar akademisi Universitas Indonesia (UI) itu. Reine menambahkan, pemikiran dari kacamata sipil juga penting untuk membantu memodernisasi TNI, agar lebih kuat ke depan. Sebab, kondisi negara yang tidak dalam masa perang, maka dibutuhkan pemahaman atau nilai-nilai lain guna mendorong peningkatan fungsi militer untuk membantu pemerintah melalui program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, masalah struktural di bidang pertahanan juga menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam melakukan transformasi pertahanan, sehingga pandangan sipil atau eksternal militer penting untuk memperkuat sistem ke depan. Analis perempuan itu yakin, Presiden Terpilih Prabowo Subianto nantinya akan memilih sosok yang tepat guna menduduki jabatan tertinggi di Kemenhan.
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024