LAB 45 sebut kelas menengah jadi bagian penting penyokong pemerintahan

• Jumat,bo 2d 100 ribu 4 Oktober 2024 19:18 WIB

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Analis Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Rayhan Noor mengatakan, kelas menengah menjadi bagian penting penyokong pemerintahan, untuk itu perlu ada kebijakan bagi mereka pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kelas menengah ini memiliki peran sangat penting, baik untuk bisa menuju negara maju atau menjaga stabilitas ekonomi dan politik," kata Rayhan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemerintah harus memperhatikan kepentingan dari kalangan menengah selain kelompok miskin. Karena kelas menengah ini mempunyai peranan strategis dalam sejumlah aspek.

Ia menjelaskan bahwa kelas menengah memiliki porsi cukup banyak dalam masalah politik, maupun ekonomi, karena mereka memiliki konstituen dan dapat berfikir kritis terkait permasalahan politik.

"Stabilitas politik perlu dijaga, karena kelas menengah mempunyai konstituen cukup banyak dan pendidikan yang cukup sehingga lebih kritis. Mereka bisa mengawal kebijakan dari sisi politik, mereka juga bisa menjadikan politik tidak stabil," tuturnya.

Untuk itu, lanjut Rayhan pemerintahan yang akan datang harus memperhatikan kelas menengah supaya kebijakan yang diambil dapat memajukan bangsa.

Rayhan menambahkan bahwa selain stabilitas politik, kelas menengah juga menjadi yang paling berpengaruh pada masalah ekonomi, karena mereka mempunyai porsi cukup banyak sehingga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara.

"Kalau di lihat bahwa perpajakan yang terbanyak juga di sumbang oleh kelas menengah. Kelompok ini harus dijaga oleh pemerintah, agar bisa menjadi negara maju sebab tolak ukur negara maju terlihat dari pengeluaran dan pendapatan," katanya.

Sebelumnya, LAB 45 menyiapkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dibahas dalam sebuah seminar nasional di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 8 Oktober 2024.

Kepala LAB 45 Jaleswari Pramodhawardani membeberkan rekomendasi itu akan dibahas dalam seminar nasional dengan tema "Evaluasi Kebijakan Presiden Joko Widodo: Bidang Politik Keamanan, Ekonomi, dan Media" oleh para pakar atau analis sesuai bidang dalam kegiatan itu.

"Jadi, poinnya bukan untuk menyalahkan, tetapi menjadikan landasan untuk membenahi dan melanjutkan apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya," kata Jaleswari.

Menurut dia, seminar itu merupakan bentuk sumbangsih lembaga tersebut terhadap proses untuk menyempurnakan kebijakan pemerintahan sebelumnya guna menjadi bahan evaluasi bagi pemimpin yang akan datang, sehingga tujuannya adalah bersama-sama menjaga dan merawat demokrasi.

Baca juga: Pengamat: Jaminan sosial harus merata untuk semua kelas masyarakat

Baca juga: Deflasi berlanjut, ekonom imbau pemerintah dongkrak pendapatan warga

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024