toto togel

ramalan sidney hari ini toto911: Ketua Badan Pengkajian MPR: Badan Kehormatan MPR bersifat ad hoc

Author: myalltimebest.com - Berita Pilihan Hari Ini | Informasi Nasional & InternasionalTag:togel hongkong2024-10-30 19:28:14Komentar(0)

ramalan sidney hari ini toto911 Ketua Badan Pengkajian MPR: Badan Kehormatan MPR bersifat ad hocKamis, 26 September 2024 11:04 WIBKe tebakan jitu sydney hari ini spgtoto

Ketua Badan Pengkajian MPR: Badan Kehormatan MPR bersifat ad hoc

  • Kamis,ramalan sidney hari ini toto911 26 September 2024 11:04 WIB
Ketua Badan Pengkajian MPR: Badan Kehormatan MPR bersifat ad hoc
Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Karena bersifat ad hoc, pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR berdasarkan pada putusan rapat gabungan.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa Badan Kehormatan MPR bersifat ad hocdan pembentukannya apabila ada pengaduan mengenai pelanggaran kode etik oleh anggota MPR dalam melaksanakan tugas MPR. Peraturan MPR RI tentang Tata Tertib MPR terbaru, kata dia, telah disetujui dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan 2019—2024 pada hari Rabu (25/9). Salah satu perubahan rumusan pasal dan ayat baru dalam peraturan itu adalah penambahan alat kelengkapan, yaitu Badan Kehormatan MPR RI. "Karena bersifat ad hoc, pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR berdasarkan pada putusan rapat gabungan," kata Djarot dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis. Selain Badan Kehormatan MPR, dia mengungkapkan bahwa rumusan pasal dan ayat baru, antara lain, soal pembentukan panitia ad hoc. Dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dibedakan pembentukan panitia ad hocuntuk membahas pengubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan panitia ad hocselain pengubahan UUD NRI Tahun 1945. Panitia ad hocuntuk bahas pengubahan UUD NRI Tahun 1945 dibentuk dalam Sidang Paripurna MPR dan ditetapkan dengan keputusan MPR. Sementara itu, panitia ad hocuntuk bahas selain pengubahan UUD NRI Tahun 1945 dibentuk dalam rapat gabungan dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR.

Baca juga: Rapat Gabungan MPR sepakati perubahan tatib
Baca juga: Ragab MPR setujui Tatib Pemilihan Pimpinan Rumusan pasal dan ayat baru lainnya adalah perubahan nomenklatur "Keputusan MPR" menjadi "Putusan MPR". Dalam rumusan baru pada Pasal 98, kata dia, pembentukan putusan MPR dilakukan melalui tiga tingkat pembicaraan untuk jenis putusan MPR yang bersifat pengaturan (regeling). Jenis putusan MPR adalah UUD NRI Tahun 1945, ketetapan MPR, peraturan MPR, dan keputusan MPR. Dalam hal ini, menurut dia, Pasal 108 ayat (2) dibedakan antara ketetapan yang bersifat pengaturan dan penetapan.
Djarot Saiful menjelaskan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR terbaru itu merupakan amanat Rapat Pimpinan MPR pada tanggal 27 Februari 2023.

Pembahasan dan penyusunannya, lanjut dia, diawali dengan melakukan kajian melibatkan pakar/akademikus dari berbagai perguruan tinggi melalui forum focus group discusion (FGD), pembahasan oleh tim perumus, pleno Badan Pengkajian MPR RI.
 "Terakhir telah kami laporkan, dan dibahas serta disepakati pada Rapat Gabungan MPR RI pada tanggal 23 September 2024," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Berita Terkait
  • Panglima dan Kapolri adakan doa bersama jelang perayaan HUT ke

    Panglima dan Kapolri adakan doa bersama jelang perayaan HUT ke

    2024-10-30 19:02

  • Kementerian PANRB: SAKIP bisa jadi tolok ukur pertanggungjawaban pemda

    Kementerian PANRB: SAKIP bisa jadi tolok ukur pertanggungjawaban pemda

    2024-10-30 18:19

  • Cek fakta, video Gibran nyatakan mundur sebagai Wakil Presiden Terpilih

    Cek fakta, video Gibran nyatakan mundur sebagai Wakil Presiden Terpilih

    2024-10-30 17:53

  • Cek fakta, video Gibran nyatakan mundur sebagai Wakil Presiden Terpilih

    Cek fakta, video Gibran nyatakan mundur sebagai Wakil Presiden Terpilih

    2024-10-30 17:33

  • Paripurna DPR setujui 79 ruu tentang kabupaten/kota jadi undang

    Paripurna DPR setujui 79 ruu tentang kabupaten/kota jadi undang

    2024-10-30 16:53

  • MPR: Pelecehan

    MPR: Pelecehan

    2024-10-30 16:42

Komentar