test2_megapulsa-88 | Linkr.com

• Senin,megapulsa-88 | Linkr.com 24 Februari 2025 18:04 WIB
• waktu baca 3 menit

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia pada 2025 tengah mempersiapkan untuk melelang frekuensi 1,4 GHz dalam menciptakan konektivitas berkeadilan yang diartikan konektivitas mudah diakses dan memiliki harga terjangkau.

Dalam diskusi bertajuk "Lelang Frekuensi, Untuk Siapa?", yang diikuti di Jakarta, Senin, Koordinator Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Benny Elian memastikan bahwa dilelangnya spektrum ini juga berguna untuk meningkatkan penetrasi jaringan tetap atau fixed broadbanddi Indonesia.

"Memang kita mau memastikan, mengupayakan ya, fixed broadband itu bisa tersedia secara lebih murah kepada masyarakat, nah ini adalah salah satu tujuan dari pita 1,4 GHz dilelang,"kata Benny.

Menurut dia saat ini selain mempersiapkan mekanisme lanjutan mengenai lelangnya, tim Kementerian Komdigi tengah melakukan penjaringan minat dan dari 10 penyelenggara telekomunikasi yang ada di Indonesia, sudah ada tujuh penyelenggara yang menunjukkan minatnya untuk mengikuti pelelangan ini.

Baca juga: Mastel sebut standar khusus dibutuhkan untuk FWA 1,4 GHz efisien

Baca juga: Kemkomdigi gelar konsultasi publik soal peraturan penggunaan SFR

Sejauh ini, spektrum frekuensi 1,4 GHz yang akan dilelang disiapkan akan menerima lebar pita sebesar 80 MHz dan diharapkan bisa menghadirkan layanan internet dengan kecepatan hingga 100 mbps saat spektrum itu digunakan.

Menanggapi kondisi itu, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot menyebutkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah terutama Kemkomdigi sebelum benar-benar melangsungkan lelang spektrum 1,4 GHz.

Salah satunya yang disoroti adalah terkait dengan kepastian regulasi yang harus membedakan antara layananmobile broadbandyang sudah ada dengan layanan yang nantinya diberikan melalui spektrum 1,4 GHz.

Mulai dari standar kecepatan hingga standar harga yang diberikan nantinya perlu ditetapkan dengan cermat agar masing-masing industri tidak saling menggerus satu sama lain.

Baca juga: Operator tertarik ikut lelang 1,4 GHz diminta hadirkan internet murah

"Ini tidak boleh kita berpikir sama saja dengan regulasi untuk seluler, juga kita tidak boleh berpikir sama aja dengan regulasi fiber optik. Maka teman-teman Kemkomdigi harus cermat di sini," kata Sigit.

Di samping memastikan regulasi yang berbeda untuk pemanfaatan teknologi, Sigit juga sempat menyinggung terkait model bisnis yang bisa diterapkan dalam memaksimalkan spektrum frekuensi.

Ia menyebut salah satu yang bisa diadopsi Indonesia ialah model bisnis bernamacommunity network.

Model bisnis ini mendorong keterlibatan pemerintah daerah di suatu kawasan secara langsung dalam menyelenggarakan konektivitas internet.

Dengan keterlibatan Pemda, model bisnis ini memungkinkan pengelolaan konektivitas bisa lebih disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Model bisnis ini telah berhasil diterapkan di Amerika Serikat dan Spanyol.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mitra Bangsa Kamilov Sagala menambahkan pandangannya dari sisi hukum dalam proses lelang frekuensi terbaru ini diperlukan transparansi.

Hal ini penting agar memastikan dalam lelang tidak terjadi praktik monopoli dan bisa dengan benar memastikan konektivitas yang berkeadilan.

"Frekuensi adalah sumber daya terbatas yang harus dikelola dengan adil, Jika tidak, hanya segelintir perusahaan yang akan mendapatkan manfaat," ujar Kamilov.

Baca juga: Kemkomdigi rencanakan lelang pita frekuensi 1,4 GHz pada tahun ini

Baca juga: Menkomdigi: Spektrum 6 Ghz berdampak positif terhadap perekonomian

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025